PERENCANAAN EKONOMI

PERENCANAAN EKONOMI


Pengertian Perencanaan Ekonomi
Belum ada kata sepakat para ahli ekonomi mengenai pengertian “ Perencanan ekonomi dalam perpustakaan ekonomi istilah tersebut sangat lentur,sering di kelirukan dengan komunisme,sosiolisme, atau pembangunan ekonomi,lalu apa itu perencanaan itu?Perencanaan adalah teknik ,cara untuk mencapai tujuan, tujuan untuk mewujudkan maksud dan sasaran tertentu yang telah di tentukan sebelumnya dan telah dirumuskan dengan baik badan perencanaan pusat.
Menurut Prof lewis menunjukan pengertian Perencanaan yang dipakai dalam perpustakaan ekonomi antara lain :
1. Yang menghubungkan dengan istilah itu dengan menentukan letak geografis, bangunan tempat tinggal atau kadang kala disebut perencanan kota dan Negara.
2. Perencanaan hanya berarti memutuskan uang apa yang akan dipergunakan pemerintah masa depan, seandainya punya unag untuk di belanjakan.
3. Ekonomi berencana , ekonomi dimana masing-masing satuan produksi hanya memakai sumberdaya manusia, bahan dan peralatan yang dialokasikan kesana melalui kuota dan menjual produknya semata kepada orang atau perusahaan ,
Tetapi Ferdynand Zweig berpendapat bahwa Perencanaan adalah perencanaan ekonomi, bukan perencanaan di dalam perekonomian. Ia tidak hanya perencanaan kota ,pekerjaan umum jadi perencanaan tidak berate perencanaan secara berkeping-keping.
Kebutuhan dan Perencanaan
Salah satu tujuan penting perencanaan Negara terbelakang adalah untuk meningkatkkan laju pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi perencanaan mengandung arti pengarahan dan pengaturan eksternal kegiatan ekonomi oleh badan perencana, yang dalam banyak hal, disamakan dengan pemerintah.itu berarti peningkatan laju pembentukan modal dengan cara meningkatkan tingkat pendapatan ,tabungan dan investasi . akan tetapi peningkatan laju pembentukan modal pada perekonomian negara terbelakang di hadapkan pada sejumlah kesulitan .Rakyat di cekam dengan kemiskinan . Kemampuan menabung rendah karena tingkat pendapatan yang rendah pula disamping kecenderungan mengkomsumsi yang tinggi. Akibatnya ,laju inventasi rendah sehingga mengakibatkan modal kurang dan produktivitas rendah.
Kebutuhan perencanaan di Negara terbelakang di dorong oleh keperluan penghapuskan pengangguran dan pengangguran tersembunyi yang tersebar luas dalam perekonomian seperti itu.Karena modal langkah dan buruh melimpah ruah, maka masalah penyediaan kesempatan kerja bagi tenaga buruh yang senangtiasa meningkat merupakan suatu masalh sulit.Hanya badan perencanaan yang terpusat yang dapat mengatasi kesulitan ini.
Perencanaan pembangunan sangat diperlukan untuk mengenyahkan kemiskinan bangsa. Perencanaan merupakan satu-satunya jalan yang terbuka bagi Negara terbelakang. Untuk menaikan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita; untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan;untuk meningkatkan kesempatan kerja; untuk pembangunan yang menyeluruh dan untuk mempertahankan kemerdekaan nasional yang baru saja dimenangkan.
Dasar pemikiran timbulnya perencanaan di Negara seperti itu adalah untuk memperbaiki dan memperkuat mekanisme pasar. Mekanisme pasar di Negara terbelakang belum lagi sempurna karena ketidaktahuan dan ketidakbiasaan dengan mekanisme seperti ini.jadinya sebahagian besar perekonomian terdiri dari sector non uang. Pasar produk, factor, uang dan modal tidak terorganisir sebagaimana mestinya.Jadi sistim harga yang ada masih dalam bentuk belum sempurna dan tidak dapat menghasilkan kesimbangan antara permintaan dan penawaran agregat atas barang dan jasa.
Perencanaan pembangunan ekonomi tampaknya dilakukan karena derap dan arah pembangunan yang ada tampa campur tangan dari luar dianggap tidak memuaskan dan lebih lanjut karena di anggap bahwa campur tangan dari luar yang tepat akan sangat meningkat derap pembangunan dan mengarahkan sebagaimana mestinya. Para perencana menghasilkan rasionalisasi.
Peranan perencanaan dalam pembangunan
Perencanaan Pembangunan di mulai adanya kebocoran-kebocoran akibat pembangunan yang tidak terencana, sejalan pendapat Adam Smith mengatakan “bahwa tidak perlu adanya campur tangan pemerintah karena adanya invisible hand.
Adapun peranan perencanaan dalam pembangunan antara lain;
1. Tujuan; Rencana tersebut dapat menetapkan tujuan-tujuan berikut : meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita; memperluas lapangan kerja; me ngurangi ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan dan pemusatan kekuatan ekonomi; menaikan produksi pertanian ;industrilisasi perekonomian mencapai pembangunan wilayah berimbang mencapai swasembada dsb.
2. Penetapan sasaran dan Prioritas;Penetapan sasaran dan prioritas untuk mencapai tujuan yang ditentukan dalam rencana dimana penetapn sasaran dan prioritas harus global dan sektoral . Sasaran global harus tegas dan mencakup setiap aspek perekonomian .sasaran harus meliputi sasaran prodksi secara kualitatif,Adapun sasaran sektoral yang menyangkut masing-masing industry dan produk dalam ukuran nilai dan fisik baik swasta maupun sector Negara.
Dalam Rencana dan proyek yang harus dilakukan lebih dahulu, harus diberikan prioritas yang paling tertinggi sedangkan yang tidak prioritas di beri nilai yang rendah. pola prioritas tidak kaku artinya dapat di ubah sesuai dengan kebutuhan.
3. Mobilisasi Sumber,Suatu rencana menetapkan pembiayaan sector Negara yang akan menjadi dasar mobilisasi sumber-sumber yang perlu. Ada beraneka ragam sumber eksternal dan internal yang dapat di gunakan untuk membiayai suatu rencana, tabungan ,laba perusahaan Negara.Rencana harus menentukan kebijaksanaan dan piranti untuk memobilisasi sumber yang dapat memenuhi pembiayaan rencana tampa perlu mengakibatkan tekanan inflasioner.
4. Administrasi yang Efisien dan Tidak Korup,Administrasi yang kuat ,efisien dan tidak korup adalah syarat mutlak keberhasilan perencanaan .Tetapi di sinilah biasanya kekurangan Negara terbelakang.sehingga dibutuhkan tenaga administrasi yang cakap dengan tugas utamanya meyiapkan laporan kelayakan yang baik mengenai proyek yang diusulkan .
5. Keseimbangan Dalam rencana, Suatu rencana harus menjamin keseimbangan yangtepat dalam perekonomian, kalau tidak akan muncul kelangkaan atau surpulus pada waktu rencana berjalan. Harus ada keseimbangan antara tabunagan dan investasi ,antara penawaran barang yang tersedia dan permintaan atas barang tersebut, antara kebutuhan tenaga kerja dan penyebarluasannya.
6. Ekonomi dalam administrasi. Setiap usaha harus di buat berdampak ekonomis dalam administrasi, khususnya dalam pengembangan bagian-bagian pemerintahan.
7. Dukungan Masyarakat.Dukungan masyarakat merupakan factor penting bagi keberhasilan perencanaan di dalam suatu Negara demokratis, perencanaan memerlukan dukungan luas rakyat.Perencanan pembangunan harus diatas kepentingan golongan tetapi pada saat yang sama harus mendapatkan persetujuan semua golongan.
Perencanaan Pembangunan Di Indonesia
Perencanaan pembangunan di Indonesia adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menkoordinasikan segenap proses pembuatan keputusan ekonomi dalam jangka panjang serta mempengaruhi,mengarahkan dan dalam kasus tertentu, juga mengendalikan tingkatan dan laju pertumbuhan variable-varibel ekonomi( pendapatan, komsumsi investasi ,tabungan dll).
Proses perencanaan di Indonesia pada umumnya hampir sama dengan Negara terbelakang lainnya yang di awali dengan pemilihan tujuan social, target-target ekonomi oleh pemerintah, yang disusul dengan perumusana suatu kerangka kerja bagi kegiatan-kegiatan implementasi, koordinasi dan pemantauan hasil-hasilnya.
Sebahagian besar rencana pembangunan di Indonesia di rumuskan dan dilaksanakan dalam sistim perencanaan campuran adalah system yang mengakui dan menerapkan fungsi pasar serta perencanaan negar secara sekaligus.
Sistem ini dicirikan oleh eksistensi struktur ekonomi institusional (lembaga-lembaga non pasar yang bertugas mengelola perekonomian),sebagian sumber-sumber daya produktif di miliki dan di kelola oleh sector swasta, sedangkan sebagian lagi sector pemerintah.
Keputusan pemerintah sengaja menggunakan tabungan dalam negeri dan dana-dana keuangan dari luar negeri untuk di investasikan pada proyek-proyek pemerintah dan memobilitasi serta menyalurkan sumber-sumber daya yang sangat langka ini ke bidang-bidang tertentu.(misalnya pembangunan jalan raya dan kereta api, seeekolah dll).
Kebijakan –kebijakan pemerintah mulai dari perpajakan,lisensi industry, penetapan tarif dan kuota, upah dan harga-harga, yang secara langsung dapat merangsang dan dalam banyak hal bahkan mengendalikan kegiatan ekonomi sector swasta demi menjamin terciptanya suatu hubungan yang serasi antara keinginan perusahaan swasta dalam mengejar keuntungan dengan tujuan-tujuan social.(untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat) yang di kehendaki dan di utamakan oleh pemerintah pusat.


Strategi dan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia di Masa yang Akan Datang
Perencanaan sering disamakan dengan sistem politik suatu negara seperti kapitalis, sosialis, dan campuran. Setiap bentuk campur tangan pemerintah dalam masalah ekonomi diartikan juga sebagai perencanaan. Oleh sebab itu perencanaan dapat dikatakan sebagai teknik atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah dirumuskan oleh Badan Perencanaan Pusat.
Tujuan perencanaan ekonomi adalah mengadakan suatu perekonomian nasional yang diatur, dan direncanakan tujuannya dan jalannya. Perencanaan pada asasnya berkisar pada dua hal yaitu :
1. penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan.
2. pilihan-pilihan diantara cara-ara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.
Perencanaan ekonomi adalah usaha secara sadar dari suatu pusat organisasi untuk mempengaruhi, mengarahkan, serta dalam beberapa hal bahkan mengendalikan perubahan variabel-variabel ekonomi yang utama (misalnya GDP, konsumsi, investasi, tabungan, dan lain-lain) dari suatu negara atau wilayah tertentu selama periode waktu tertentu sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi inti dari perencanaan ekonomi adalah gagasan-gagasan tentang pengaruh, pengarahan, dan pengendalian.
Strategi Pembangunan Ekonomi
Seperti kita ketahui bersama bahwa salah satu tujuan penting perencanaan ekonomi di negara sedang berkembang seperti Indonesia adalah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan pertumbuhan tersebut berarti perlu juga meningkatkan laju pembentukan modal dengan cara meningkatkan tingkat pendapatan, tabungan, dan investasi.
Untuk negara Indonesia peningkatan laju pembentukan modal ini menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah kemiskinan masyarakat Indonesia itu sendiri. Hal ini diakibatkan karena tingkat tabungan yang rendah. Tingkat tabungan rendah dikarenakan tingkat pendapatan rendah. Akibatnya laju investasi juga rendah dan berpengaruh pada rendahnya modal dan produktivitas. Keadaan inilah yang sering disebut dengan “lingkaran setan kemiskinan”.
Salah satu cara untuk memotong lingkaran setan ini adalah diperlukan suatu pembangunan yang terencana.
Ada dua cara untuk memotong lingkaran setan tersebut :
1. melakukan pembangunan yang terencana dengan mencari modal dari luar negeri yang disebut “industrialisasi yang diproteksi”.
2. menghimpun tabungan wajib yang disebut “industrialisasi dengan kemampuan sendiri”.
Dasar pemikiran timbulnya perencanaan tersebut :
1. untuk memperbaiki dan memperkuat mekanisme pasar.
2. untuk mengurangi pengangguran.
Jadi, singkat kata bahwa perencanaan pembangunan sangat diperlukan karena merupakan jalan terbaik untuk mengatasi kemiskinan di negara Indonesia (khususnya). Perencanaan yang baik diperlukan untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan dan kesejahteraan, meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, meningkatkan kesempatan kerja dan untuk pembangunan sacara keseluruhan.
Perencanaan ekonomi adalah usaha secara sadar dari suatu pemerintahan untuk mempengaruhi, mengarahkan, serta mengendalikan perubahan variabel-variabel ekonomi yang utama (misalnya GDP, konsumsi, investasi, tabungan, dan lain-lain).
Suatu rencana ekonomi bisa juga dianggap serangkaian sasaran (target) ekonomi secara kuntitatif yang khusus dan harus dicapai dalam suatu jangka waktu tertentu. Rencana ekonomi bisa mencakup keseluruhan (komprehensif) maupun secara parsial (sebagian).
Proses Perencanaan Ekonomi
Proses perencanaan ekonomi melalui beberapa tahap dan masing-masing tahap sudah ditentukan dahulu apa yang ingin dicapai pada setiap tahap tersebut. Tahap-tahap perencanaan ekonomi :
1. menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam perencanaan ekonomi tersebut, diantaranya untuk pertumbuhan, penciptaan kesempatan kerja, distribusi pendapatan, pengurangan kemiskinan, dan sebagainya.
2. mengukur ketersediaan sumberdaya-sumberdaya yang langka selama periode perencanaan tersebut, misalnya : tabungan, bantuan luar negeri, penerimaan pemerintah, penerimaan ekspor, tenaga kerja yang terlatih, dan lain-lain.
3. memilih berbagai cara (kegiatan dan alat) yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Pada tahap ini ditetapkan proyek-proyek investasi seperti jalan raya, jaringan irigasi, pabrik-pabrik, pusat-pusat kesehatan. Selain itu juga perencanaan nasional tentang kebijakan harga, seperti nilai kurs, tingkat bunga, upah, pengaturan pajak, subsidi, dan lain-lain.
4. mengerjakan proses pemilihan kegiatan-kegiatan yang mungkin dan penting untuk mencapai tujuan nasional (welfare function) tanpa terganggu oleh adanya kendala-kendala sumberdaya dan organisasional.
Rumusan Kebijakan Perencanaan Ekonomi

Penulis: Drs H Zulkarnain Karim MM
edisi: 13/Nov/2007 wib
Adipura memang jadi dambaan kita, namun lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman sungguh sangat kita dambakan

Yudhi
Rumusan Kebijakan Perencanaan Ekonomi
PEMBANGUNAN dalam beberapa literatur seringkali diterjemahkan sebagai upaya untuk melakukan perubahan dari kondisi midle capacity menjadi kondisi yang mengarah pada full capacity (kapasitas penuh). Meskipun, dalam banyak kasus penggunaan kapasitas ini tidak menunjukkan angka absolut secara matematis.
Dalam pengistilahan ekonomi, pembangunan biasanya diartikan sebagai kapasitas dari suatu perekonomian nasional, yang kondisi awalnya lebih kurang statis dalam waktu yang cukup lama, untuk berupaya menghasilkan dan mempertahankan kenaikan tahunan Gross National Product-nya pada tingkat 5-7 persen atau lebih.

Pada era 70-an, pembangunan ekonomi didefinisikan kembali dalam rangka pengurangan atau pemberantasan kemiskinan, ketidakmerataan dan pengangguran dalam kaitannya dengan perekonomian yang sedang tumbuh.
Tema pokok dalam pemikiran sistem klasik menurut Adam Smith (1723-1798) ialah bahwa kegiatan ekonomi senantiasa cenderung pada keadaan equilibrium (serangkaian titik keseimbangan di antara berbagai kekuatan ekonomi), di mana kapasitas produksi digunakan secara penuh dengan adanya kesempatan kerja secara penuh pula.

Pandangan lain tentang perekonomian dan peran serta pemerintah dalam kegiatan perekonomian didasari pada pemikiran Jhon Maynard Keynes (1883-1946). Menurut pandangan mazhab Keynes, kenyataan dalam dunia modern belum tentu tata susunan ekonominya secara lazim berkisar pada kondisi equilibrium. Dalam kerangka analisis keynes, bisa saja terjadi adanya berbagai rupa dan tingkat equilibrium, yang masing-masing ditandai pula oleh tingkat-tingkat kesempatan kerja yang berbeda-beda.

Akan tetapi, diantara berbagai kemungkinan equilibrium seperti yang dimaksud itu, hanyalah ada satu kemungkinan equilibrium, dimana tingkat dan volume produksi sepadan dengan kesempatan kerja secara penuh dengan kapasitas produksi terpasang yang digunakan sepenuhnya pula.
Kilas Balik Perekonomian Indonesia

Kedua perbedaan pandangan mazhab diatas pada masa kini dijadikan referensi dalam pengambilan kebijakan publik. Kondisi ketidakmerataan pendapatan, minimnya ketersediaan sarana prasarana publik serta instabilitas dalam tingkat harga barang seringkali dipandang sebagai kurangnya peran serta pemerintah yang relatif sedikit atau tidak sama sekali.

Sementara itu, kehidupan perkotaan yang dicirikan dengan gemerlap lampu kota, pasar yang kompetitif, menjulangnya asap pabrik akibat industrialisasi, serta tingkat daya beli masyarakat yang relatif tinggi juga dipandang sebagai buah dari mekanisme dan bekerjanya sistem perekonomian yang didasari pada pasar terbuka dengan atau sedikit sekali campur tangan pemerintah.

Krisis moneter yang dialami negara Indonesia sejak Juli 1997 telah dengan cepat mengakibatkan kondisi keterpurukan ekonomi secara nasional. Kondisi ini semakin diperparah dengan meluasnya dimensi pada aspek ekonomi, finansial, politik maupun sosial. Berdasarkan laporan Econit Advisory Group dalam Economic
Outlook, pertumbuhan ekonomi yang secara rata-rata mencapai 7% pada tahun sebelum terjadinya krisis menjadi minus 15 pada tahun 1998, inflasi menjadi sebesar 78%, jumlah pengangguran semakin bertambah serta kebijakan pengetatan uang ketat (tight money policy) oleh otoritas moneter Bank Indonesia dengan memberikan imbalan deposito sampai dengan 60%.

Kondisi ini dalam jangka panjang akan berdampak buruk terhadap ketahanan ekonomi nasional, bahkan mungkin menjadi catatan tersendiri dalam keterpurukan terparah sejak berdirinya Republik Indonesia. Dengan kondisi ini dapat dipastikan bahwa Negara Indonesia akan menguras semua energi dan resources yang dimiliki untuk mengatasi krisis yang bermula dari krisis moneter.

Dalam menghadapi ketidakpastian (unpredictible) perekonomian secara makro, maka salah-satu bagian terpenting yang harus dilakukan oleh setiap negara maupun daerah adalah dengan merumuskan suatu kebijakan dalam sebuah Perencanaan Ekonomi. Untuk mewujudkan perencanaan yang baik, diperlukan beberapa aspek penting diantaranya adalah:
• Lembaga Perencanaan
Fungsi kelembagaan perencanaan di Negara Indonesia dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam skala nasional maupun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam konteks kedaerahan merupakan suatu bentuk manifestasi dari proses perencanaan menuju sebuah rencana yang diyakini mampu mengatasi berbagai persolaan yang ada di masyarakat. Fungsi lembaga ini diharapkan menjadi Tink Tank dalam melahirkan berbagai rencana yang komprehensif dan terintegrasi;
• Data Statistik
Pada beberapa negara maju, tingkat keakuratan data menjadi prasyarat dalam menentukan program untuk kepentingan penyediaan fasilitas publik.
• Tujuan Pembangunan
Menggambarkan tujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dan perkapita, memperluas kesempatan kerja, mengurangi disparitas kesenjangan dan pemusatan kegiatan ekonomi, peningkatan produksi barang dan jasa serta upaya mewujudkan industrialisasi dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
• Penetapan Sasaran dan Prioritas
Penetapan sasaran dan prioritas seringkali menjadi sebuah polemik. Kegagalan sasaran dan prioritas pembangunan akan berdampak terhadap bentuk kontraprestasi dari upaya pembangunan. Sasaran prioritas dalam rangka kebijakan pembangunan ekonomi seharusnya berorientasi secara global dan komprehensif serta diwujudkan dalam ukuran kuantitatif. Sedangkan prioritas lebih diarahkan pada dimensi kebutuhan pelaksanaan program maupun kegiatan jangka waktu perencanaan dalam jangka panjang, menengah maupun jangka pendek.
• Mobilisasi Sumber
Rencana yang baik haruslah diukur dengan kemampuan sumber pendanaan. Penggunaan resources ini berkaitan erat dengan kebijakan penganggaran suatu negara serta kemampuan pengendalian sumber pendanaan melalui kebijakan belanja.
Kondisi Makroekonomi Daerah Kota Pangkalpinang

Rancangan kerangka Makroekonomi daerah menyajikan evaluasi kondisi ekonomi Kota Pangkalpinang dengan berbagai indikatornya meliputi: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Pendapatan Perkapita, Inflasi serta perkembangan investasi. Indikator ekonomi ini selanjutnya menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan, terutama pada sektor yang mengalami penurunan (declining).

Alokasi pendanaan sektor yang mengalami kelesuan dilaksanakan dalam kerangka pengeluaran pemerintah (government expenditure) yang bersifat stimulan terutama pada pembangunan infrastruktur maupun bentuk bantuan program langsung lainnya.
• Pertama, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Perhitungan PDRB dilakukan dengan menggunakan pendekatan produksi, yaitu besarnya produksi dari berbagai sektor selama satu tahun. Perhitungan PDRB menjadi bagian penting untuk melihat kinerja ekonomi daerah selama tahun bersangkutan, untuk selanjutnya dapat dijadikan dasar penghitungan pendapatan perkapita. PDRB Kota Pangkalpinang pada tahun 2005 atas dasar harga berlaku sebesar Rp 1.709.158.000.000.- atau naik sebesar 18,69% dari tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB sebesar 18,69% memperlihatkan bahwa produk barang dan jasa mengalami kenaikan cukup signifikan mengingat pada tahun berikutnya atau tahun 2006 diprediksikan terjadi penurunan tingkat inflasi sebesar 6,42% atau masih dalam kisaran satu digit. Penurunan tingkat inflasi ini pada dasarnya menunjukan stabilitas makroekonomi daerah sehubungan faktor inflasi akan mempengaruhi secara langsung terhadap kemampuan daya beli masyarakat.

• Kedua, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Pangkalpinang sebagai indikator makroekonomi penting lainnya menunjukan peningkatan dari sebesar 3,86 pada tahun 2004 menjadi 4,91% pada tahun 2005. Penurunan ini setidaknya menggambarkan bahwa perekonomian daerah Kota Pangkalpinang mengalami fluktuasi seiring perubahan berbagai variabel ekonomi lainnya.
• Ketiga, pendapatan perkapita masyarakat menunjukan peningkatan
Pendapatan perkapita masyarakat merupakan hasil perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berbanding jumlah penduduk pada tahun bersangkutan. Pendapatan perkapita menjadi salahûsatu indikator penting untuk melihat tingkat kemampuan masyarakat dalam mengkonsumsi barang dan jasa serta untuk melakukan saving terhadap sisa pengeluaran dimaksud. Pada tahun 2005, pendapatan perkapita masyarakat (at current price) sebesar Rp 10.004.819.- atau sebesar Rp 833.734.916.-. Dibandingkan tahun sebelumnya, pendapatan perkapita masyarakat mengalami kenaikan sebesar 14,95%.

Kenaikan pendapatan perkapita pada satu sisi memperlihatkan kemampuan daya beli masyarakat rata-rata selama tahun bersangkutan. Akan tetapi, dengan tingkat inflasi yang masih relatif tinggi, maka nilai pendapatan perkapita masyarakat belum dapat dijadikan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat yang mencerminkan kemampuan daya beli masyarakat.
• Keempat, tingkat inflasi berdampak kemampuan daya beli masyarakat
Sebagai salah satu indikator ekonomi, nilai inflasi menggambarkan laju kenaikan harga barang-barang secara agregrat dalam 1 tahun. Perhitungan nilai inflasi ini menjadi penting mengingat besaran nilai inflasi akan berdampak terhadap penentuan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. Nilai inflasi yang tinggi pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah kenaikan bahan bakar minyak yang menjadi pemicu ongkos produksi, kenaikan harga bahan baku produsen karena keterbatasan pasokan, serta keterbatasan infrastruktur terutama untuk jalur distribusi barang, disamping yang tidak kalah pentingnya proses perizinan investasi yang kerapkali dijadikan alasan atas ekonomi biaya tinggi. Dampak lain dari tingginya angka inflasi adalah meningkatnya overhead cost bagi kegiatan usaha, sehingga nilai pengembalian keuntungan (IRR) juga relatif rendah.
• Kelima, Nilai Investasi belum mencerminkan kenaikan signifikan
Nilai investasi mencerminkan kemampuan daerah untuk menstimulasi kegiatan ekonomi masyarakat. Di Kota Pangkalpinang, nilai investasi secara pasti belum diperhitungkan mengingat besaran investasi dari berbagai komponen perhitungan belum diperoleh secara absolut. Di dalam perhitungan investasi, perolehan nilai ditentukan dengan cara menjumlahkan nilai investasi riil dalam satu tahun, meskipun pada kenyataannya perubahan stok barang, pembangunan rumah dan kantor serta kegiatan menambah aset lainnya dapat diperhitungkan sebagai investasi.

Secara makro, kegiatan investasi di Kota Pangkalpinang hanya memberikan andil sebesar 25 % terhadap PDRB dari nilai yang seharusnya terakumulasi sebesar 31,04 %, dengan asumsi bahwa nilai ICOR (Incremental Capital Output Ratio) 4,24 dan pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang (Growth) sebesar 7,32 %. Akan tetapi, estimasi ini pada kenyataannya sulit diperoleh mengingat fluktuasi pertumbuhan ekonomi Kota, bahkan pada tahun 2005 nilai Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) hanya mencapai 4,91 % dan merupakan angka terendah selama beberapa tahun terakhir.


Nama : KHOKO JANNATUL PRATAMA
Npm : 37111831
Kelas : 1 DB 11
Sumber: http://sultanblack.blogspot.com/2009/07/perencanaan-ekonomi.html
: http://putrijulaiha.wordpress.com/2011/03/17/strategi-dan-perencanaan-pembangunan-ekonomi-indonesia-di-masa-yang-akan-datang/
:http://cetak.bangkapos.com/opini/read/33/Rumusan+Kebijakan+Perencanaan+Ekonomi.html